Program ini jelas bukan yang demokratis dan partisipatif. Bagaimana mungkin memberi makan anak orang tanpa mengajak orang tuanya bicara? Bagaimana mungkin membuat program untuk anak-anak sekolah tanpa melibatkan guru-guru mereka? Tanpa melibatkan komunitas mereka?
Mengapa harus membuat badan tersendiri sementara ada banyak ASN yang juga cukup terampil dalam menjalankan program-program seperti ini? Ada banyak ASN dengan kemampuan dan dedikasi yang sangat bisa menjalankan program seperti ini. Apa yang ditakutkan? Korupsi? Apa tidak ada bau korupsi dari hidangan beracun yang disajikan kepada anak-anak Indonesia?
Saya kira program ini memang harus dihentikan dan diubah mekanisme pelaksanaannya. Pesantren-pesantren memasak ribuan porsi tiga kali sehari tanpa ada masalah. Kantin-kantin sekolah memberikan makanan sehat dan berkualitas kepada anak-anak tanpa ada masalah. Juga ada sekolah yang menyelenggarakan program semacam ini secara swadaya bertahun-tahun tanpa masalah juga?
Mengapa pemerintah tidak mau membuat sistem seperti grant kepada sekolah dan voucher kepada anak-anak yang kurang mampu saja sehingga beayanya tidak semahal dan semegah sekarang tapi hasilnya sangat tidak maksimal?
BGN mungkin tidak menjadi pelaksana seluruh program ini. Saya kira BGN seharusnya hanya menjadi lembaga standardisasi saja. Tugasnya menetapkan standar gizi dan menyatakan apakah makanan yang disajikan memenuhi standar gizi atau tidak.
