Keberhasilan politisasi politik identitas yang dilakukan oleh kekuasaan bisa terjadi karena keberhasilannya dalam menghancurkan kekuatan Islam politik pasca-212. Keberhasilan yang dielu-elukan oleh sejumlah aktivis HAM dan demokrasi, termasuk saya pada saat itu, adalah awal bagi pemantapan refeodalisasi ruang publik yang semakin intensif dan ekstensif setelah sang raja memasuki pemerintahan pada periode kedua. Sejak itu King Mulyono semakin bablas, apalagi adanya masa pandemi yang memungkinkan negara melakukan intervensi luar biasa terhadap sumber daya politik dan ekonomi bangsa. Kontroversi soal nasab Ba’alawi akhir-akhir ini tidak terlepas baik langsung maupun tidak langsung dari skema-skema kekuasan seperti ini. King Mulyono konon amat sangat marah dengan Rizieq Shihab yang menuduhnya anak PKI.
Bertolak dari kepingan-kepingan realitas itu, saya melihat Jokowi atau Mulyono masih akan tetap relevan hingga tahun-tahun mendatang karena keberhasilannya menancapkan kekhawatiran yang luar biasa terhadap politik identitas (yang secara lebih spesifik mengacu pada Islam politik). Warisan politik ingatan ini tampaknya akan diteruskan oleh presiden terpilih Prabowo dan bahkan penerusnya lagi. Apa yang ditinggalkan oleh Jokowi sudah seperti keberhasilan Soeharto yang meninggalkan kekhawatiran luar biasa mengenai bangkitnya PKI.
