Porostimur.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Maluku Utara. Dalam rapat koordinasi yang digelar Senin (7/7/2025), Tito menekankan bahwa belanja pemerintah, termasuk APBD, memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang juga membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
“Belanja pemerintah bisa meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ini memperkuat daya beli dan berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Mendagri.
Ia juga menekankan bahwa pengeluaran pemerintah menjadi stimulus penting bagi sektor swasta, dari usaha besar hingga mikro, serta bagi investasi dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, realisasi belanja APBD tidak bisa dianggap remeh.
Mendagri mengapresiasi sejumlah daerah yang mencatat realisasi APBD tinggi. Namun, ia juga memberikan perhatian serius kepada daerah-daerah dengan capaian rendah. Dalam paparannya, Tito menyebutkan secara spesifik 10 provinsi dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah, yang salah satunya adalah Maluku Utara.
