Tekankan Perlindungan Lahan Pertanian
Selain percepatan RDTR, Nusron juga menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Ia meminta pemerintah daerah menetapkan minimal 87 persen dari total lahan baku sawah sebagai kawasan pertanian, serta mengalokasikan masing-masing 1 persen untuk kebutuhan infrastruktur/industri dan lahan cadangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Jika ada yang sudah terlanjur dialihfungsikan, maka wajib dilakukan penggantian lahan. Jika tidak, ada sanksi pidana sesuai undang-undang. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegakkan aturan,” tegasnya.
Pemprov NTB Siap Tindaklanjuti
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut.
Ia menegaskan percepatan penyusunan RDTR menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di NTB.
Dalam kesempatan itu, Pemprov NTB bersama Kantor Wilayah BPN NTB juga menandatangani nota kesepakatan (MoU) terkait sinergitas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, yang disaksikan langsung oleh Menteri ATR/BPN.
Penyerahan Sertipikat Tanah
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah sertipikat tanah, meliputi 38 bidang tanah wakaf, 3 sertipikat hak pakai untuk Pemerintah Provinsi NTB, serta 151 sertipikat hak pakai untuk aset pemerintah kabupaten/kota.
