Porostimur.com, Ambon – Munculnya narasi bertajuk “Maluku Merdeka” di sejumlah platform media sosial dinilai perlu dicermati pemerintah. Namun, penyebaran konten tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti adanya gerakan separatis nyata di lapangan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, mengatakan pemerintah perlu melihat fenomena tersebut secara proporsional dengan membedakan antara ekspresi individu, kritik sosial, provokasi digital, dan narasi yang memang terhubung dengan jaringan terkoordinasi.
Menurutnya, respons negara juga tidak seharusnya hanya mengedepankan pendekatan keamanan. Persoalan kesenjangan pembangunan, pemerataan ekonomi, pelayanan publik, serta persepsi mengenai pengelolaan sumber daya alam merupakan sejumlah isu yang dapat menjadi bahan berkembangnya narasi ketidakpuasan di ruang digital.
“Negara harus waspada terhadap berkembangnya narasi Maluku Merdeka di media sosial. Namun kewaspadaan itu harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ruang digital dipenuhi narasi bahwa sumber daya alam terus dieksploitasi, tetapi masyarakat lokal merasa belum memperoleh manfaat yang adil,” kata Amir dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (2/8/2026).
