Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran propaganda. Narasi yang sebelumnya hanya beredar melalui jaringan terbatas kini dapat disebarkan secara cepat melalui video pendek, gambar, maupun kampanye digital yang menjangkau masyarakat lintas daerah hingga diaspora di luar negeri.
Dalam perspektif intelijen, pola tersebut dapat berkaitan dengan information warfare atau perang informasi, yakni upaya memengaruhi persepsi publik melalui penyebaran narasi tertentu.
Isu Ketimpangan Mudah Dipolitisasi
Amir mengatakan narasi yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, maupun pengelolaan sumber daya alam cenderung lebih mudah mendapat perhatian ketika memang bersentuhan dengan persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Narasi akan lebih mudah diterima apabila dikaitkan dengan persoalan yang memang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu membedakan antara kritik sosial yang sah dengan propaganda yang bertujuan mendorong disintegrasi bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, perkembangan konflik global saat ini juga memperlihatkan semakin kaburnya batas antara konflik konvensional dan nonkonvensional. Konsep hybrid warfare menggabungkan berbagai instrumen, mulai dari informasi, ekonomi, diplomasi, siber hingga tekanan politik.
