Pertumbuhan dijaga lewat industrialisasi ringan dan eksploitasi sumber daya alam. Pemerataan diwujudkan melalui kredit murah, subsidi pupuk, dan Inpres Desa. Stabilitas ditegakkan lewat pengendalian inflasi, tapi juga represi politik.
Sekilas, hasilnya mengagumkan. Indonesia keluar dari jebakan agraris miskin dan masuk jajaran “macan Asia” kelas menengah. Pertumbuhan rata-rata tujuh persen di era 1970–1990-an membuat kota-kota baru tumbuh, sawah berisi traktor, televisi berwarna masuk kampung.
Pak Harto dengan senyum khasnya bangga betul. Inilah masa ketika jargon trickle down effect digembar-gemborkan: cukup bikin ekonomi tumbuh, manfaatnya akan merembes ke bawah. Sebuah keyakinan yang ternyata rapuh.
Sejarah mencatat, Trilogi Pembangunan menyimpan cacat bawaan. Pertumbuhan tinggi, tetapi rapuh karena ketergantungan pada utang luar negeri dan rente konglomerat. Bung Hatta yang menekankan koperasi terpinggirkan.
Pemerataan justru melahirkan kesenjangan: elit menikmati rente, petani dan buruh tetap gigit jari. Stabilitas ternyata semu, ditegakkan dengan pembatasan politik. Begitu krisis moneter 1997 datang, semua retak: pertumbuhan ambruk, pemerataan hilang, stabilitas berubah jadi kerusuhan.
