Ketika rasa frustrasi itu bertemu dengan identitas lokal, lahirlah energi politik yang jauh lebih sulit dikendalikan.
Karena itu, pemerintah harus mampu membedakan antara ancaman terhadap negara dan peringatan kepada negara.
Bisa jadi wacana federasi adalah peringatan.Sebuah pesan bahwa sebagian masyarakat daerah mulai mempertanyakan apakah desain hubungan pusat-daerah yang berjalan selama ini benar-benar adil.
Jika demikian, meresponsnya semata-mata dengan kecaman justru akan menjadi kesalahan politik.
Otonomi Jangan Berhenti di Atas Kertas
Indonesia memang telah menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi persoalannya bukan semata ada atau tidak adanya otonomi. Pertanyaannya adalah: seberapa nyata kewenangan, fiskal dan ruang pengambilan keputusan itu berada di daerah?
Otonomi yang tidak disertai kapasitas fiskal yang memadai akan menjadi otonomi administratif.
Daerah diberi tanggung jawab, tetapi ruang fiskalnya terbatas. Daerah diminta membangun, tetapi sebagian besar instrumen ekonominya tetap dikendalikan dari pusat.
Dalam konteks daerah kepulauan seperti Maluku Utara, persoalan ini menjadi semakin kompleks.
Laut bukan sekadar pemisah antarpulau. Laut adalah ruang hidup, ruang ekonomi, jalur transportasi, wilayah pelayanan publik dan bagian penting dari biaya pembangunan.
