Karena itu, formulasi fiskal nasional harus mampu membaca kenyataan geografis tersebut.
Tujuh Agenda Pembenahan
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin meredam berkembangnya gagasan ekstrem seperti federasi atau bahkan tuntutan kemerdekaan, maka pendekatannya harus lebih substantif daripada sekadar retorika kebangsaan.
Setidaknya terdapat tujuh agenda yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, mengurangi praktik kebijakan yang terlalu sentralistis dan memperluas ruang pengambilan keputusan daerah berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.
Kedua, memperkuat pemerataan distribusi fiskal agar kemampuan daerah menyediakan pelayanan publik tidak terlalu timpang.
Ketiga, meninjau kembali proporsi dan formulasi Dana Bagi Hasil (DBH), terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam, sehingga manfaat ekonomi eksploitasi SDA benar-benar terasa di daerah.
Keempat, memperbaiki formula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mempertimbangkan variabel geografis secara lebih proporsional, termasuk luas wilayah laut, jumlah pulau, tingkat keterisolasian dan biaya logistik.
Kelima, memastikan otonomi daerah berjalan secara nyata, bukan sekadar pembagian kewenangan administratif.
Keenam, membuka ruang desain kebijakan afirmatif atau skema kekhususan fiskal bagi daerah-daerah dengan karakteristik tertentu, termasuk wilayah penghasil sumber daya alam dan kawasan kepulauan.
