“Jangan sampai rakyat berpikir ada permainan di belakang sehingga pemerintah memilih diam. Masyarakat Pulau Buru butuh jawaban, bukan pejabat yang hilang saat ditagih tanggung jawab,” ujarnya.
Kepercayaan Publik Dipertanyakan
Senada dengan itu, Sekretaris Fungsi Bidang Aksi dan Pelayanan BPC GMKI Ambon, Douglas Kodah, menilai sikap pemerintah menunjukkan ketidakseriusan dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
“Kalau mahasiswa dan rakyat datang menyampaikan aspirasi lalu pejabatnya sembunyi, publik pasti bertanya-tanya. Ini kantor pemerintah atau tempat cuci tangan politik?” sindirnya.
Douglas juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan Gunung Botak mulai memudar.
“Jangan hanya berani bicara di podium seremoni, tetapi saat rakyat datang malah sibuk atur skenario di belakang. Rakyat Maluku sudah terlalu lama disuguhi drama,” katanya.
Desak Transparansi Penanganan Tambang
Dalam aksi tersebut, GMKI Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk bertanggung jawab penuh atas kondisi di Gunung Botak, sekaligus membuka secara transparan seluruh proses penanganan tambang di kawasan tersebut.
Massa aksi menegaskan, perjuangan mereka bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai mengorbankan masyarakat Pulau Buru demi kepentingan segelintir pihak.
