Pemuda yang biasa disapa Ris itu menilai, langkah yang diambil PUPR sangat bertentangan dengan Petunjuk Teknis (Juknis), juga terkesan membohongi masyarakat.
“Langkah yang mereka ambil bertentangan dengan Juknis serta terkesan membohongi masyarakat Waitamela dan mau membuat kegaduhan agar hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Karena pada awal verifikasi tim verifikator telah menyampaikan kepada calon penerima bantuan untuk dapat menyiapkan material karena pasti akan dapat bantuan rumah swadaya tersebut. Padahal kenyataannya, masyarakat cukup dan merasa dibohongi,” jelasnya.
Lebih parah lagi katanya, keberadaan RBS seolah digunakan untuk mencuri perhatian dalam momentum pemilihan kepala desa (Pilkades).
“Kemudian muncul juga bahasa bahwa jika dapat rumah bantuan, jangan lupa untuk sama-sama di kepentingan Pilkades. Kami menduga kuat, bantuan rumah suwadaya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan Pilkades,” katanya.
Sebagai kaum muda yang mewakili masyarakat Waitamela, Riswan juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap oknum ASN dalam ruang lingkup Dinas PUPR dan Pejabat Kepala Desa Waitamela.
“Maka sebagai Generasi Peduli Waitamela, saya cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum ASN dan Pejabat Kepala Desa terkait penetapan nama penerima RBS yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi”, ungkapnya.
