Soeharto naik ke kekuasaan melalui jalan kekerasan politik yang dramatik, pembunuhan massal pada 1965 – 1966. Ratusan ribu (bahkan jutaan) warga yang dituduh simpatisan PKI dieksekusi tanpa proses hukum. Ratusan ribu lainnya dipenjara bertahun-tahun tanpa pengadilan, kemudian diberi label ex-tapol, keturunannya diberi stigma “terpengaruh” dan mengalami diskriminasi. Tragedi PKI ini dieksploitasi secara sistemik sebagai situasi “darurat politik” selama 32 tahun. Menjadi pembenaran pendekatan keamanan, kekerasan militeristik, dan represi. Pendekatan politik yang melahirkan berbagai tragedi kekerasan di Timor Timur, Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, Papua, dan penembakan misterius (petrus). Kekuasaan Orde Baru berkarakter otoriter-fasistik. Orang yang memiliki jejak sejarah bersimbah-darah dan menindas rakyat saat berkuasa jelas tidak pantas menyandang gelar pahlawan nasional
Menyuburkan KKN sebagai Sistem Negara
Era Soeharto adalah masa Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dilembagakan, menjadi pola dan cara kerja “tata kelola” pemerintahan. Keluarga Cendana dan kroninya menguasai sektor bisnis dan ekonomi strategis: dari minyak, semen, jalan tol, telekomunikasi, lahan hingga hutan. Kepentingan politik dan bisnis berkelindan dalam jaringan kolusi-kroni Soeharto, korupsi menjadi budaya dan metode kerja kekuasaan. Orang yang menyuburkan korupsi kolusi nepotisme dan menyalahgunakan kekuasaan, jelas tidak layak dianggap sebagai pahlawan.
