Porostimur.com, Ternate – Sekretaris Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara A Malik Ibrahim berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera merespon wacana menuntut hak-hak adat kepada negara oleh empat Kesultnan di Maluku Utara.
Malik meminta paling tidak Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu mempertimbangkan pembentukan peraturan daerah menyangkut kedudukan Protokoler Sultan yang ada di Maluku Utara
“Meskipun pada Sultan bukan kepala daerah atau kepala pemerintahan, tapi kedudukan mereka perlu diatur dalam aturan tersendiri sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap kesultanan,” ujar Malik.
Malik bilang, sejarah telah membuktikan di masa lalu para Sultan di Maluku Utara memiliki peran yang sangat besar dan telah berjuang demi NKRI. Bahkan tanpa dukungan kesultanan tidak mungkin ada Indonesia seperti sekarang ini.
Menurut Malik selama ini kita masih terjebak dalam pemikiran bahwa keberadaan kesultanan hanya sebatas sejarah atau romantisme masa lalu.
Sebab itu, NasDem berharap agar wujud penghargaan dan apresiasi terhadap institusi harus dikonkritkan.
“Bisa dalam bentuk perda atau regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat termasuk kedudukan protokoler,” tukasnya.
