Terkait dengan regulasi perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, saat ini polemik tersebut terjadi di Provinsi Maluku, di mana Pansel telah dilaporkan karena tidak meloloskan perempuan dalam komposisi kepengurusan, artinya kepengurusan KPU Provinsi Maluku tidak mengakomodir Perempuan. Persoalan terkait hal tersebut masih berproses hingga saat ini.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa pemerintah mendukung partisipasi perempuan dalam bentuk regulasi. Dukungan yang diberikan pemerintah, dapat berimplikasi terhadap partisipasi Perempuan, walau terkadang dalam implementasinya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
Perampuan dalam Wacana Politik
Jika berbicara tentang dunia politik, maka mayoritas perempuan cenderung kurang tertarik. Indikasi ini terlihat jelas jika kita mengamati :
– Jenis tontonan
Perempuan lebih tertarik mengikuti cerita sinetron yang tertuang dalam skenario beratus-ratus episode. Atau tontonan remeh temeh yang tidak memiliki nilai edukasi dan cenderung menghindari tontonan berat seperti berita atau diskusi-diskusi terkait dunia politik. Kondisi ini berbeda dengan “debat presiden mungkin karena terbawa euphoria yang terbangun dalam platform digital atau pembahasan di sekitar lingkungannya berada maka perempuan jadi penikmat debat.
