Porostimur.com, Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait sumber pendanaan program makan bergizi gratis (MBG). Merespons pernyataan sejumlah pejabat yang menyebut dana MBG berasal dari efisiensi anggaran, PDIP menegaskan program tersebut justru mengambil porsi dari anggaran pendidikan sebagaimana tercantum dalam regulasi resmi negara.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengatakan klarifikasi diperlukan karena banyak kader di daerah hingga masyarakat umum mempertanyakan kebenaran sumber dana MBG.
“Kawan-kawan kami memahami anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” ujar Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Rujuk APBN dan Perpres
Esti memaparkan, dalam lampiran APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, secara jelas disebutkan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sebesar Rp 223,5 triliun digunakan untuk program MBG.
“Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” tegasnya.
