Porostimur.com, Yogyakarta – Rencana pemerintah mengirim 8.000 personel TNI ke Jalur Gaza menuai sorotan dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa pengiriman pasukan militer Indonesia ke wilayah konflik seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat berada di Yogyakarta, Senin (16/2/2026), merespons wacana keterlibatan militer Indonesia dalam misi perdamaian di Jalur Gaza yang saat ini masih dalam tahap pembahasan pemerintah.
Tekankan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Menurut Hasto, Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif yang menempatkan PBB sebagai forum utama penyelesaian konflik internasional, termasuk konflik Palestina–Israel di kawasan Timur Tengah.
“Ketika kita melihat ketidakadilan di Timur Tengah, konflik antara Palestina dan Israel, tugas kita kalau dalam cara Bung Karno adalah menggalang solidaritas bangsa-bangsa melalui PBB, bukan menjadi subordinat,” kata Hasto.
Ia menilai langkah pengiriman pasukan militer ke wilayah konflik harus mengikuti kerangka multilateral dan tidak dilakukan secara sepihak di luar mekanisme internasional yang telah disepakati.
Hasto juga mengingatkan pentingnya menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendorong perdamaian dunia melalui jalur diplomasi dan solidaritas internasional.
