Agus menilai, Lukas Enembe selama ini membanggakan program besutannya dalam mengembangkan aparatur sipil negara (ASN) di Papua, agar mampu mengelola pembangunan dengan berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi.
“Seharusnya ini bisa menjadi salah satu modal dalam menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua nantinya,” terangnya.
Khalayak pun, kata dia, dibuat terkejut oleh sikap Lukas yang dinilai telah berbalik 180 derajat. Pasalnya, pada masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013, Lukas mengangkat isu pemekaran untuk memikat pemilih yang merindukan perubahan di Papua.
Agus menambahkan, sejumlah tokoh senior Papua menilai bahwa kemenangan Lukas dan mendiang Klemen Tinal merupakan hasil kampanye yang mengemukakan isu tentang pemekaran provinsi. Keduanya meraup suara lebih dari 50 persen dari kampanye tersebut.
“Di hadapan ribuan orang yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, di mana salah satunya, yakni Pegunungan Tengah dengan Wamena sebagai ibu kota,” lanjut Agus.
Publikasi media digital merekam pula jejak dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran sebagai cara mengakselerasi pembangunan Papua. Salah satunya dimuat dalam siaran pers yang diberitakan oleh sejumlah media massa pada 15 September 2019 yang mengusulkan gagasan pemekaran wilayah Papua.
