Sepinya promosi dan kontestasi gagasan mengenai perbaikan hari depan negeri yang pro emansipasi kemanusiaan yang sudah lama terhardik, tak mungkin menjadi agenda politik pada saat masa kampanye yang akan datang. Selain karena limitasi waktu kampanye yang begitu berbatas, pilpres sebagai mainstream issues sudah pasti membenamkan issu-issu lokal betapa pun jauh lebih penting dan mendesak.
Selain itu, buruknya literasi sebagian besar incumbent terutama yang berhubungan dengan tata pemerintahan, otonomi daerah, pembangunan, kebijakan publik, dan sebagainya di satu pihak dan pendatang baru potensial dengan akumulasi pengetahuan yang memadai tapi belum banyak berpengalaman dalam dunia “persilatan politik” dan persediaan logistik yang jauh dari ukuran memadai: pada pihak lainnya, praktis membentuk mileu persaingan untuk mendulang suara ketimbang mempromosikan gagasan dan mendebatkan derivatifnya sebagai saya tarik dan basis bagi rakyat untuk memilih secara rasional.
Sebagai demikian, dalam kalkulasi rasional, pileg dan pilkada di Maluku tidak mungkin membangkitkan optimisme bahwa kelak menjadi entry point untuk membayangkan pasca pemilu 2024, Maluku menemukan vitalitas baru untuk memecahkan pelik persoalan yang terus menggunung.
