Karena itu, Ubaid meminta dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta BPKH Wilayah Manado agar bersama-sama mencari solusi melalui pelaksanaan reforma agraria.
Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan kepastian hukum atas tanah masyarakat sekaligus memastikan pembangunan di Halmahera Timur dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak warga.
(Nahrawi Hi. Taha)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
