Dengan adanya UKK di Labuha, masyarakat nantinya tidak perlu lagi keluar daerah untuk mendapatkan layanan tersebut.
“Tujuannya jelas, mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Ternate hanya untuk membuat paspor,” jelasnya.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Halmahera Selatan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali. Para pekerja asing, khususnya di sektor pertambangan, disebut telah mengantongi dokumen resmi seperti KITAS dan izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sejauh ini aman, belum ditemukan pelanggaran yang berarti. Namun pengawasan tetap kami lakukan secara ketat,” tegasnya.
Pemda Siapkan Lahan, Targetkan Segera Direalisasikan
Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Kepala Disnakertrans Halsel, Daud Djubedi, mengungkapkan bahwa Bupati telah merespons positif rencana tersebut dan meminta agar segera ditindaklanjuti.
“Bupati sangat mendukung dan menginstruksikan kami untuk segera merespons kebutuhan pembentukan UKK ini,” katanya.
Menurut Daud, pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan langkah konkret dengan menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Diperkirakan, luas lahan yang dibutuhkan mencapai sekitar 8.000 meter persegi.
