“Kebijakan efisiensi anggaran pusat sangat memengaruhi kinerja daerah. Saya minta seluruh pemangku kepentingan bersinergi menyusun program prioritas yang terukur sesuai kemampuan fiskal,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan RKPD 2027 dengan program Asta Cita pemerintah pusat, termasuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan guna memperkuat ekosistem ekonomi laut Arafuru.
Delapan Tantangan Utama Daerah
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan delapan tantangan utama yang menjadi perhatian serius, yakni:
- Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja
- Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan
- Rendahnya ketahanan bencana dan pengelolaan SDA berkelanjutan
- Minimnya investasi daerah
- Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah
- Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal
- Risiko kerusakan lingkungan dan rendahnya ketahanan pangan lokal
- Tata kelola pemerintahan yang belum optimal dan inovatif
Sebagai wilayah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Bupati berharap adanya dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi maupun pusat agar Kepulauan Aru mampu sejajar dengan daerah lain di Maluku.
Harapan Kolaborasi Semua Pihak
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta tokoh agama, adat, dan pemuda.
Melalui Musrenbang ini, seluruh elemen diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif guna merumuskan arah pembangunan yang tepat dan berkelanjutan.
Forum ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, demi mewujudkan Kepulauan Aru yang maju, mandiri, dan harmonis. (Maichel Koipuy)
