Namun, ia menilai capaian tersebut kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks.
“Forum ini bukan sekadar refleksi, tetapi ruang konsolidasi untuk mendorong perubahan nyata, terutama bagi perempuan di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil,” katanya.
Isu Kesehatan dan Keadilan Reproduksi
Sekitar 200 peserta yang hadir membawa beragam persoalan dari daerah masing-masing, mulai dari kekerasan berbasis gender hingga keadilan reproduksi.
Deputi Direktur Program Yayasan IPAS Indonesia, Nancy Sunarno, menyoroti masih tingginya angka kematian ibu di kawasan Indonesia Timur berdasarkan data SUPAS 2025.
Ia juga mengungkapkan ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku yang tercatat dalam SIMFONI PPA 2025.
“Keadilan reproduksi di wilayah kepulauan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga akses dan penerimaan sosial,” ujarnya.
Komitmen Pemda dan Tantangan Kepulauan
Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.
Ia mengakui bahwa kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau menjadi tantangan dalam pemerataan layanan dasar.
“Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Pemerintah membutuhkan dukungan gerakan perempuan untuk menjawab berbagai persoalan,” katanya.
