Dua, Cawe-cawe presiden tidak terhenti dengan keinginannya mendukung pengganti yang dianggap loyal dan melindungi kepentingannya. Yang runyam lagi adalah ambisi Presiden untuk melanjutkan kekuasaan melalui proses yang sangat tidak etis. Terjadi nepotisme dengan mengangkangi (merubah) perundang-undangan. Semua ini melahirkan berbagai prilaku nepotis yang melibatkan seorang ayah, paman/adik ipar dan anak. Akibatnya terlahirlah (saya biasa menyebutnya eborsi paksa) cawapres yang merendahkan nurani dan akal sehat.
Tiga, keterlibatan Presiden dengan sendirinya banyak melibatkan elemen-elemen negara, termasuk ASN (kepala desa, camat, bupati/Walikota, hingga ke Gubenur dan para Menteri. Bahkan termasuk Kepolisian dan TNI dengan pengakuan neutralitàs telah terbukti banyak melakukan keberpihakan itu.
Empat, keterlibatan kekuasaan/negara (Presiden) dalam mendukung paslon tertentu, dengan sendirinya terjadi penggunaan fasilitas negara untuk paslon tertentu. Hal yang santer kita lihat adalah penggunaan bantuan sosial (bansos) atas nama presiden yang mendukung paslon tertentu. Belum lagi capres atau cawapres yang masih menjabat (Menteri) pastinya sulit membedakan antara kampanye atau kegiatan Kementrian. Karenanya capres/cawapres yang menjabat mestinya secara total cuti atau sekalian mundur.
