Pimpin Upacara HUT RI Ke-76, Ini Kata Akerina

oleh -94 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mengelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 76 di lapangan upacara Kantor Bupati Seram Bagian Barat, Selasa (17/8/2021)

Upacara dihadiri Forkopimda, para pimpinan OPD beserta tamu dan undangan, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.


Plt. Bupati SBB, Timotius Akerina menuturkan bangsa Indonesia sedang dilanda virus corona yang mematikan. Walaupun demikian, Indonesia akan tetap tumbuh dan bangkit, begitu juga Seram Bagian Barat.

“Kita akan melanjutkan cita-cita Seram Bagian Barat untuk lebih baik dan dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Olehnya itu, meskipun di saat ini Kabupaten SBB masih dibayang-bayangi penyebaran virus corona akan tetapi kita harus terus bekerja, berusaha untuk meningkatkan perekonomian dari sektor usaha kecil, menengah di Kabupaten SBB. Jangan terpaku dengan virus corona, kita tetap melakukan usaha kita dengan protokol kesehatan,” tegasnya.

Mengenai Perda Adat, Akerina mengatakan, sekarang ini di SBB sedang mengalami kekosongan pemerintahan desa yang luar biasa.

“Saat ini 99 persen desa bahkan nantinya 100 persen desa dipimpin oleh pejabat kepala desa. Kalau bicara dengan kondisi yang ada proses pemilihan kepala desa dari tahun 2014 hingga saat ini belum jalan. Perda negri itu baru digodok tahun 2016 – 2018, jadi pilkades harus jalan dan sekarang sudah ke tingkat penjaringan hingga proses pencetakan surat suara,” tukas Akerina.

“Tidak ada pemilihan raja yang ada itu proses pengangkatan dan pelantikan raja. Soa parenta yang mengangkat raja lalu diajukan ke badan saniri dan badan saniri mengusulkan kepemerintah untuk dilantik. Kalaupun ada desa yang tidak ingin pilkades nanti menunggu hingga sampai tahun 2025,” imbuhnya.

Baca Juga  Band Rock Osprey V Ingin Jadi Metallica Versi Palestina

Akerina menambahkan bahwa dia yakin sungguh Perda Adat tidak dapat diselesaikan delam waktu singkat, karena proses identifikasi pengembalian status desa ke negri harus melewati proses.

“Bagi itu yang negri, sekarang dari awal hinga sampai pelantikan tidak mungkin terlaksana hingga Pjs turun, sedangkan Pjs kewenangannya terbatas. Karena prosesnya harus bupati difinitif dan telah melewati proses pengangkatan sampai pelantikan itupun kalau perda adat sudah selesai,” ungkapnya.

Akerina menegaskan pilkades harus jalan, karena apa yang menguntungkan masyarakat diharus lakukan, pilkades harus dilakukan sambil kita menunggu proses-proses penyusunan penetapan perda negri, silahkan yang tidak mau pilkades, tapi ini sangat merugikan desa.

Proses pilkades tetap jalan dan nanti kita akan muatkan dalam aturan tambahan dan aturan peralihan, kalau perda negri ini sudah ditetapkan otomatis yang berstatus jabatan kepala desa dan perangkatnya gugur demi hukum.

Pilkades harus tetap jalan, terserah bagi desa – desa yang tidak mau ikut pilkases tapi yang ingin berhentikan pilkades sementara sekarang prosesnya sudah sampai ke tahap penentuan nomor urut dan pencetakan surat suara, konsekuensi hukum.

“Pemilihan kepala desa tahap satu dan tahap dua sekaligus akan dilaksanakan. Saya sudah bilang kepala pemdes harus laksanakan pilkades,” tegasnya. (kahar)

No More Posts Available.

No more pages to load.