Porostimur.com | Ambon: Kepolisian Daerah Maluku kembali menggelar dialog publik secara interaktif pada Selasa (23/3/2021). Tema yang disorot adalah paham radikalisme dan anti Pancasila terhadap stabilitas keamanan di wilayah provinsi Maluku.
Dialog terbuka ini menghadirkan empat narasumber di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Abdullah Latuapo, Wakil Sekretaris Umum Sinode GPM, Pendeta Rudy Rahabeat, Ketua Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme Provinsi Maluku (FKPT), Abdul Rauf dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat.
Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, mengakui masih terdapatnya kelompok-kelompok kecil di tengah masyarakat, yang memiliki paham bertolak belakang dengan Pancasila.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Latuapo mengaku perlu untuk mendekati mereka memberikan pemahaman yang baik sebagai warga negara Indonesia.
“Tugas saat ini adalah bagaimana kita berupaya mendekati mereka dengan memberikan pemahaman bahwa saat ini mereka hidup di dalam negara Republik Indonesia,” katanya.
Sebagai warga Indonesia, Latuapo mengaku Pancasila merupakan dasar negara yang harus dijunjung tinggi dan taati.
“Jika di lihat dari pandangan Islam maka Pancasila merupakan suatu pilar atau lambang negara dan sarana pemersatu kita umat manusia di Indonesia,” ungkapnya.
