Politik Mimikri

oleh -408 views

Dalam sistem diktatorial dan otoriter, kritik dilarang. Parlemen diisi dengan orang-orang yang patuh, yang menjadi stempel penguasa belaka. Apa saja yang dikehendaki penguasa, selalu diamini.

Para pengritik harus bersiap masuk ke penjara. Ada undang-undang dibikin sedemikian rupa untuk memenjarakan para pengkritik dan oposisi penguasa.

Para diktator modern tidak berkuasa hanya dengan senjata semata. Mereka harus tampak absah (legitimate). Mereka berkuasa lewat pemilihan, yang pemenangnya sudah pasti adalah mereka sendiri, atau anggota keluarganya, atau boneka-boneka ciptaannya.

Keabsahan ini diperkuat dengan pembuatan hukum. Mereka menulis hukum untuk melindungi dirinya sendiri dan para kroninya.

Mereka mendefinisikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Mereka menetapkan standar apa yang baik. Termasuk prosedur-prosedur teknis tentang bagaimana mengkritik dan menyampaikan pendapat.

Baca Juga  Robert Sapulette Resmi Dilantik Jadi Sekda Definitif Kota Ambon

Mereka lebih tertarik pada prosedur teknis, pada tata-cara, unggah ungguh, atau sopan santun berbicara. Mereka tidak tertarik pada substansi yang dibicarakan. Tidak tertarik pada pokok soalnya.

Inilah politik mimikri yang sebenar-benarnya. Mereka meniru semua yang prosedural dalam sistem demokratis. Namun persis pada saat itu menguburkan intinya. Mereka membikin “kebebasan berbicara” dengan mengubur isi pembicaraan.

No More Posts Available.

No more pages to load.