Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Di Jakarta, saat menerima Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia. Dan di Perancis, saat bertemu Presiden Emanuel Marcon, ia kembali meminta agar bahasa Perancis diajarkan kepada para siswa.
Dalam esai sebelumnya—kbanews.com, 25 Oktober 2025—Prabowo, Bahasa Portugis, dan Politik Deklaratif, saya pernah menulis: “Jika arah pendidikan ditentukan oleh setiap pertemuan bilateral, maka kurikulum akan menjadi cermin dari siapa yang terakhir duduk di meja makan Presiden.” Kini kalimat itu terasa menemukan relevansinya kembali.
Bahasa asing tentu bukan musuh pendidikan. Ia membuka cakrawala kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan hubungan antarbangsa. Namun ketika gagasan memasukkan bahasa tertentu ke sekolah lahir berulang kali dari momentum diplomatik, publik berhak bertanya: apakah ini hasil perencanaan pendidikan nasional, atau sekadar spontanitas politik yang diumumkan di tengah suasana seremonial?
Kita mulai melihat pola yang sama: keputusan besar diucapkan cepat, terdengar visioner, tetapi menggantung di ruang implementasi. Bahasa Portugis belum jelas realisasinya—guru belum tersedia, kurikulum belum disusun, arah kebijakan belum diumumkan—namun kini bahasa Perancis kembali dimunculkan sebagai instruksi baru. Publik akhirnya sulit membedakan mana kebijakan yang sungguh dirancang, dan mana yang sekadar lahir dari atmosfer diplomasi.
