“Proyek dengan nilai miliaran rupiah ini penting untuk mendapatkan keterangan dari berbagai pihak, mulai dari unsur DPRD, OPD teknis, hingga pihak ketiga, guna memastikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan telah sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Yohanes, berdasarkan pernyataan Kepala DKP Maluku Utara, proyek tersebut merupakan pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
“Dengan adanya pernyataan dari Kepala Bidang Amdal DLH Maluku Utara yang menyebut belum ada persetujuan lingkungan, ini menunjukkan adanya dugaan kesalahan mendasar. Karena itu, perlu penelusuran dari aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan proyek yang bersumber dari keuangan publik tidak disalahgunakan,” pungkasnya. (red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
