“Sebenarnya sangat mudah bagi aparat penegak hukum untuk mengusut purnawirawan baik TNI maupun Polri yang menjadi orang kuat atau membackup tambang ilegal,” tegas Turangan.
Ia menekankan proses penyelidikan harus dimulai dengan menangkap pelaku tambang terlebih dahulu, baru mengungkap peran oknum jenderal dalam sindikat ilegal tersebut.
Kontroversi BUMN dan Tambang di Maluku Utara
Di tengah upaya pemerintah memberantas tambang ilegal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PP Presisi Tbk (PPRE) melakukan kerja sama pertambangan dengan PT Position di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Kontrak anak usaha PT PP (Persero) Tbk ini mencakup clear and grub, topsoil removal, waste removal, hingga produksi bijih limonit dan saprolit.
Kontrak ini menuai kritik keras dari aktivis Maluku Utara, Yohanes Masudede, yang menyoroti rekam jejak PT Position, termasuk perampasan tanah adat di Maba Sangaji yang mengakibatkan 11 warga dikriminalisasi. “Presiden Prabowo bilang serius memberantas tambang ilegal, tapi kok BUMN malah bekerja sama dengan PT Position yang bermasalah?” ujarnya.
Yohanes menekankan kerja sama BUMN dengan perusahaan bermasalah dapat merugikan masyarakat lokal sekaligus menodai reputasi BUMN. Kasus PT Position kini menjadi sorotan nasional karena terkait kriminalisasi warga lokal dan dugaan praktik tambang ilegal yang merugikan lingkungan serta masyarakat. (Tim)
