“Ini bukan semata konflik dua perusahaan. Ini soal etika pengelolaan sumber daya alam, tentang bagaimana kekuasaan lokal bisa dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan korporasi besar,” tegas Mahfuz.
Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari Mabes Polri dan Kementerian ESDM. Mampukah lembaga negara menegakkan keadilan secara utuh dalam kasus ini, atau justru membiarkannya tenggelam seperti banyak skandal tambang sebelumnya? (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
