“Masih ada beberapa pemda yang belum menyalurkan DAU Specific Grant Penggajian Formasi PPPK. Kita mendorong agar realisasi dapat dipercepat untuk menjaga sirkulasi fiskal daerah tetap sehat,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat Jadi Sorotan
Dalam sesi paparan tematik, DJPb Malut juga menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang kini berjalan di tiga lokasi dengan total 150 siswa dan 42 tenaga pendidik.
Program ini disebut berperan penting dalam pemerataan akses pendidikan, namun masih menghadapi sejumlah kendala mendasar.
“Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, pendanaan, penerimaan masyarakat, dan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi,” ujar Sakop.
DJPb merekomendasikan penguatan mekanisme rekrutmen guru, evaluasi standar biaya konsumsi, serta strategi komunikasi berbasis komunitas.
Selain itu, Sakop mendorong penjajakan skema pembiayaan berkelanjutan dari sumber non-APBN untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
