Mereka meminta proses pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak justru terlewatkan.
Warga juga mengeluhkan proses administrasi yang dinilai masih cukup menyulitkan dalam pengurusan bantuan sosial.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.
Warga berharap pemerintah dapat memastikan kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan dasar bisa terpenuhi secara merata.
Tak Semua Jadi Kewenangan DPRD Provinsi, Koordinasi Jadi Kunci
Rimaniar mengakui tidak seluruh persoalan yang disampaikan warga berada dalam kewenangan DPRD Provinsi Maluku.
Karena itu, menurutnya, diperlukan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Ambon maupun instansi terkait agar setiap persoalan yang dihadapi warga dapat dicarikan jalan keluar.
“Kita berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini bisa ditindaklanjuti. Yang paling penting adalah, bagaimana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah, melalui pelayanan dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka,” ujarnya.
Reses tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath bersama istrinya, Rohani Vanath, serta Anggota DPRD Kota Ambon, Jacoba Lekahena.
