“Kalau aturannya selesai nanti segera kita lakukan. Yang penting di sini kuncinya pengendalian supaya saldo kasnya tidak terlalu besar. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan karena ini kan cuma dengan PMK saja,” ujarnya.
Astera juga menyinggung Pemda yang dianggap belum bisa membuat prioritas perencanaan pembangunan. Banyak program yang diusulkan, tetapi dari segi prioritas masih rendah.
Astera mengatakan biasanya usulan itu disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari level desa.
“Kadang-kadang daerah pada saat ngusulin, yang diusulin banyak banget. Saya pengin bikin ini, saya pengin bikin ini, jadi keinginan masih belum kebutuhan sehingga pada saat dilihat level priority-nya agak di bawah,” kata Astera.
“Makanya pada saat kita melakukan pembahasan, hal ini yang sering jadi isu kesiapan daerah dalam membuat prioritas perencanaan pembangunannya. Bersama Bappenas, Kemendagri, kita terus berusaha meningkatkan level dari kapasitas daerah bisa semakin baik,” tambahnya.
(red/bisnis)
