Pemda Diminta Berhemat Sebelum Dapat Top Up
Di tengah rencana tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tambahan anggaran atau top up bukan langkah pertama yang akan ditempuh pemerintah pusat.
Pemda diminta terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih menjadi hak daerah.
“Kita enggak mau memberikan harapan kemudian langsung main top-up gitu aja. Nanti daerahnya enggak mau melakukan efisiensi,” kata Tito usai bertemu Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Kemendagri bersama Kemenkeu kini masih melakukan rekonsiliasi data untuk menentukan daerah mana yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal dan layak memperoleh tambahan anggaran.
Tito mengatakan pemerintah pusat tidak ingin langsung menggelontorkan dana tambahan tanpa terlebih dahulu memastikan kondisi keuangan setiap daerah.
Menurut dia, masih ada daerah yang memiliki ruang untuk melakukan penghematan pada belanja operasional maupun biaya pemeliharaan.
Tito mencontohkan hasil evaluasi di Kota Tidore Kepulauan. Dari evaluasi tersebut, pemerintah menemukan sejumlah pos belanja operasional dan pemeliharaan yang masih dapat disederhanakan sehingga sebagian kekurangannya dapat dialihkan untuk menutup kebutuhan belanja pegawai.
