Sekda Maluku Bilang Penataan Kawasan dan Rehab Ismalic Centre Sudah Sesuai Peruntukan, Praktisi Hukum Sebut Ada Korupsi

oleh -190 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, menegaskan, proyek penataan kawasan dan rehabilitasi gedung Islamic Centre yang dikerjakan PT Erloom Anugerah Jaya, sudah sesuai peruntukannya.

Hal ini disampaikan Kasrul menyikapi adanya pemberitaan bahwa proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku itu salah sasaran.

Dikatakannya, gedung Islamic Centre adalah aset milik Pemerintah Provinsi Maluku yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Panca Karya melalui ikatan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Islamic Centre itu aset Pemda, dan ada PKS dengan Panca Karya sebagai pengelola,” kata Kasrul di ruang kerjanya, Kamis (18/3).

Dia menjelaskan, selain ruang serbaguna Islamic Centre di lantai dua yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan, termasuk sering disewa oleh masyarakat untuk acara resepsi pernikahan, pada lantai satu gedung yang berlokasi di Pantai Waihaong, selama ini juga sudah sering disewakan ke pihak ketiga, baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat sebagai kantor atau sekretariat.

“Sewa menyewa ini sudah berlangsung lama sejak gedung Islamic Centre selesai dibangun. Dan, ini menjadi sumber PAD buat daerah,” ujarnya.

Sekda menambahkan, saat ini yang tengah direhab adalah sejumlah ruangan yang telah disewa sebagai kantor oleh PT. Maluku Energi Abadi, BUMD yang didirikan Pemprov Maluku untuk pengelolaan gas abadi Masela.

Selain Kantor PT. Maluku Energi Abadi, sebagian ruangan juga direhab karena telah disewa oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai ruang publik dan warung untuk pemberdayaan pengurus dan anggotanya.

“Jadi keberadaan PT Maluku Energi Abadi dan Warung Katong yang dikelola ibu-ibu PKK itu juga penggunaannya disewa dari Panca Karya sebagai pengelola. Kebetulan karena mau dipakai, sehingga rehabilitasinya dibuat sesuai dengan peruntukannya saja,” katanya.

Baca Juga  Tok… Komisi III DPR Setuju, Listyo Sigit Prabowo Kapolri

Sebelumnya, lanjut dia, ruang yang digunakan ini juga pernah disewa oleh sejumlah organisasi masyarakat. Karena kondisinya sudah tidak layak lagi digunakan, dan karena ini adalah aset Pemda, maka perlu dirahabilitasi sebelum pihak lain menggunakannya.

“Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Bangunan ini masih tetap milik Pemda, dan mereka yang mau gunakan juga harus sewa ke Panca Karya selaku pengelola,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sekda, sebagian besar ruangan di lantai satu gedung ini sementara disewakan kepada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, karena kantor di kawasan Talake sementara dibangun. Ruangan ini belum rehab karena sementara masih dipakai sebagai kantor.

“Jadi persepsinya jangan disalah-artikan. Penataan kawasan dan rehabilitasi gedung yang dilakukan, kebetulan di ruangan yang tidak lagi terpakai dan sudah tidak layak lagi. Sekali lagi, gedung Islamic Centre ini masih aset milik Pemda yang kebetulan dikelola oleh Panca Karya,” katanya.

Sementara itu, Praktisi Hukum Ajis Talaohu menegaskan, pengalihan pekerjaan rehabilitasi gedung Islamic Center ke pembangunan Cafe merupakan tindak pidana korupsi yang tidak bisa ditolelir.

Yang namanya dialihkan dari pe­kerjaan rehab lalu ke pembangunan Cafe itu dua hal yang berbeda.

“Nomenklatur A kenapa kerja B. Itu jelas tidak sesuai nomenklatur. Ini pidana,” kata Talaohu mengutip  Siwa­lima, Jum’at (19/3/2021).

Baca Juga  Pra Natal, Polda Maluku gelar baksos donor darah

Menurutnya, pekerjaan proyek sesuai nomenklatur di papan proyek tertera rehabilitasi gedung Islamic Center, peruntukan harus rehabili­tasi. Apabila tidak rehabilitasi tapi anggaran senilai Rp 3 milyar itu di­pergunakan bangun cafe, perlu diduga rehab gedung fiktif yang artinya proyek itu tidak ada.

“Artinya sudah terpenuhi unsur tindak pidana korupsi. Proyek tidak ada, karena  proyek tidak ada. Apa­lagi anggaran itu sudah dicairkan termin I, II dan III. Sehingga perlu penegak hukum untuk tanpa harus tunggu laporan masyarakat. Tapi dengan berita di media itu sudah bisa jadi pintu masuk untuk dilaku­kan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku,” tegas Talaohu.

Dikatakan, praktek-praktek sema­cam ini dimana Maluku dari sisi anggaran sementara berhutang dari dana PEN harusnya dihindari.

“Penyalahgunaan proyek sema­cam ini sangat mirip bahwa penye­lenggara negara sangat tidak fokus. Karena tujuan dari peminjaman dana PEN adalah peningkatan kesejah­teraan dan pemulihan ekonomi masyarakat, sementara Pemprov Maluku tujuan lain yakni korupsi dana-dana itu. Ini salah dan me­lenceng dari komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail yang katanya bersandar kepada yang namanya bebas korupsi, kulusi dan nepitisme (KKN),” tandas Talaohu.

Olehnya ia meminta penegak hu­kum segera bekerja mengusut du­gaan ketidakberesan dalam pengali­han proyek rehab Islam Center ke pembangunan cafe tersebut.

Senada dengan Talaohu, Praktisi Hukum, Fahri Bachmid mengatakan, pengalihan proyek rehabilitasi Islamic Center ke pem­bangunan cafe di kawasan Wai­haong, harus segera diusut aparat penegak hukum.

“Dengan adanya peristiwa hukum berupa pengalihan proyek yang seharusnya Islamic Center itu dire­novasi tapi dialihkan ke pembangu­nan cafe ini harus diusut,” kata Bachmid seperti dilansir Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (17/3/2021) kemarin.

Baca Juga  Sambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Korem 152/Babullah Gelar Apel Siaga

Menurutnya, dari pengalihan nomen­klatur saja secara administratif itu dipandang sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus diselidiki.

“Karena ini telah menjadi suatu atensi publik, dimana ada publik interest yang sangat tinggi, sehingga tidak salah jika penegak hukum dari Kejati Maluku lakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa itu, sehingga ada konklusi yang konprehensif dan terarah,” jelasnya.

Dikatakan, penyelidikan dan peng­usutan penting dilakukan untuk mengetahui ada tidak negara atau daerah dirugikan dari pembangu­nan cafe tersebut.

“Dengan penyelidikan pihak-pihak akan diminta pertanggungjawaban sehingga isu-isu yang dihembuskan itu dapat menjawab kegelisahan masyarakat karena keberadaan cafe tersebut,” ungkap Bachmid.

Dihubungi terpisah, praktisi hu­kum, Hendro Waas menegaskan, pengalihan proyek rehabilitasi Islamic Center ke pembangunan cafe, jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

“Hati-hati ini proyek pemerintah. Kerja harus sesuai nomenklatur. Kalau itu rehab atau renovasi ya harus dikerjakan sesuai nomenkla­tur dan jangan dialihkan ke peker­jaan lain. Saya tegaskan jaksa dan polisi harus usut,” ujar Waas.

Ia berharap Kejati dan Polda Ma­luku tidak perlu untuk menunggu sampai ada laporan kengenai pe­kerjaan proyek ini.

“Seharusnya jaksa dan polisi usut. Ini kasus sudah ramai di publik. Jaksa dan polisi tunggu apa lagi. Ini proyek pemerintah segera selidiki agar publik tahu ada tidak pitensi korupsi di situ. (tim)