Situasi ini, menurut Jeffri, berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari aspek keselamatan kerja hingga pencemaran lingkungan.
“Penguatan pengendalian pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan risiko lingkungan,” katanya.
Dorong Good Mining Practice Berbasis Kajian Ilmiah
Jeffri menegaskan bahwa langkah kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menegakkan prinsip good mining practice atau tata kelola pertambangan yang baik.
Melalui pendekatan akademis, pemerintah ingin memetakan secara komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan tambang Gunung Botak, mulai dari sisi hukum, teknis operasional, ekonomi, hingga sosial budaya dan lingkungan.
Gunung Botak, lanjutnya, merupakan aset strategis nasional yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
“Opsi kebijakan ke depan harus didasarkan pada pertimbangan matang untuk memilih langkah dengan risiko paling minimal, baik terhadap lingkungan, stabilitas sosial, maupun pendapatan negara,” tegasnya.
Hasil Kajian Jadi Dasar Kebijakan
Masukan dari akademisi Universitas Pattimura akan menjadi bagian utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak.
