Porostimur.com, Piru – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku terkait pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Gerakan Mahasiswa Nusa Ina Menggugat (GMANI) Maluku mendesak Bupati SBB, Asri Arman, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) SBB, Leverne Alvin L. Tuasuun.
Bahkan, GMANI meminta Bupati mempertimbangkan pencopotan Sekda apabila hasil evaluasi menunjukkan kepemimpinan birokrasi tidak mampu membenahi tata kelola administrasi dan keuangan di lingkungan Setda.
Desakan tersebut mencuat setelah BPK menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2024 pada Setda SBB.
BPK Temukan Persoalan Pengelolaan UP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi dasar sorotan tersebut, Bendahara Pengeluaran Setda SBB mencairkan Uang Persediaan sebesar Rp330 juta.
Namun, ketika pemeriksaan dilakukan, sisa uang tunai yang berada dalam penguasaan bendahara tercatat hanya Rp850 ribu.
Pada saat yang sama, bukti pengeluaran yang dapat diperlihatkan kepada auditor hanya sebesar Rp76.783.776.
Sementara dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana lainnya belum dapat ditunjukkan ketika pemeriksaan berlangsung.
