Awalnya, Prabowo mengatakan, perlu waktu lama, sekitar 25-30 tahun, untuk menyelesaikannya. Hal ini masuk akal karena membangun ibu kota yang serba canggih butuh dana jumbo dan perancanaan matang. Tapi sekonyong-konyong Prabowo berubah dengan mengatakan ia akan menyelesaikan IKN hanya dalam waktu empat tahun. Tiongkok dan pengusaha domestik sanggup melakukannya. Mengapa tiba-tiba oligarki berubah pikiran dari sebelumnya ogah berpartisipasi menjadi bersemangat untuk mewujudkannya?
Masuk akal dugaan sementara bahwa oligarki dan Tiongkok bersedia mengerjakannya karena ada keuntungan lain yang mereka peroleh. Mulyono menjadikan proyek Pondok Indah Kapuk sebagai Proyek Strategis Nasional. Dengan begitu, negara berhak menggusur pemukiman dari lahan tempat proyek itu dibangun dengan membeli lahan penduduk dengan harga sangat murah sebagai kompensasi kesediaan oligarki membangun IKN. Tiongkok juga bersedia sebagai tukar guling “pengakuan” Indonesia bahwa Laut Natuna Utara sebagai wilayah sengketa dengan Tiongkok.
Isu terakhir ini bukan hanya menggemparkan publik tanah air, tapi juga menghebohkan negara-negara ASEAN yang punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok atas pulau-pulau di Laut China Selatan. Sebenarnya Indonesia tak punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, tapi dengan menandatangani kesepakatan mengelola bersama Laut Natuna Utara secara tidak langsung RI mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu sebagai wilayah sengketa. Ini akan mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan posisi Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina vis a vis Tiongkok.
