“Oleh karena itu, transparansi dalam proses verifikasi penerima manfaat menjadi sangat penting agar program ini tidak hanya terpusat di kota-kota besar,” ungkapnya.
Al-Qassam menekankan tiga hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memastikan program ini memberikan dampak nyata bagi UMKM di Maluku Utara, yang pertama, Transparansi Data Penerima, pemerintah harus menjamin bahwa data penerima manfaat diverifikasi secara cermat dan menyasar pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.
“Yang kedua, Pendampingan Berkelanjutan, penghapusan utang harus diiringi dengan program pelatihan, akses modal, dan strategi pemasaran untuk memastikan pelaku UMKM dapat berkembang secara mandiri,” sebut Al-Qassam.
Yang terakhir, menurut dia, perhatian khusus untuk daerah terpencil, sosialisasi program ini harus menjangkau hingga pelosok daerah, termasuk Maluku Utara, agar tidak ada pelaku usaha yang tertinggal.
Sebagai Wakil Rakyat dari Maluku Utara, Al-Qassam berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program ini.
“Kami akan terus berupaya mendorong dan mengingatkan pemerintah yang bersangkutan untuk memperhatikan pelaku UMKM di Maluku Utara tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar mendapatkan manfaat dari program penghapusan utang ini,” tegasnya.
