Porostimur.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menyatakan negara tidak memiliki anggaran pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku.
Menanggapi protes dari anggota komisi IV dari dapil Maluku hal, Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menilai apa yang disampaikan Menteri KKP adalah bentuk pola pikir dari pengusaha yang dimaksud tidak punya uang itu di anggaran kementerian KKP tidak ada uangnya, bukan negara tidak punya uang.
“Pandangan menteri KKP ini kementerian dianggap seperti perusahaan, apapun yang diucapkan kalau perusahaan hanya berdampak diinternal perusahaan mereka, beda dengan di pemerintahan, kalau negara pemerintah tidak punya uang bisa berimplikasi politik,” kata Firman di Jakarta, Senin (28/3/2022).
Legislator senior dari Waketum Partai Golkar Ini menjelaskan, pejabat setingkat menteri mengatakan negara atau pemerintah tidak punya uang tidak tepat karena kalau sampai negara atau pemerintah dikatakan tidak punya uang bisa berdampak negatif bisa ditafsirkan negara bangkrut.
“Ini sering terjadi mengucapkan segala sesuatu tidak difikirkan dampak negatifnya. Apalagi di forum rapat DPR resmi,” tegas anggota Baleg DPR ini.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono mengatakan bahwa untuk integrated port tidak ada dananya, dan pihaknya sudah melakukan upaya dengan mengundang para investor untuk membangun pelabuhan di sana.
