“Menurut pandangan saya, keterlibatan OPD dalam mensosialisasikan tema tentang stunting dan kurang gizi, sebaiknya duta tersebut merancang dan melakukan koordinasi baik vertikal dan horisontal kepada jajaran-jajaran yang berkompeten untuk semua kegiatan duta tersebut, yang menjadi ruang terbuka. Yang harus dikritisi adalah, apakah wajib dalam kunjungan duta tersebut harus didampingi oleh OPD tertentu apalagi ada OPD pada tingkat kabupaten,” ujar Leiwakabessy.
“Saya rasa bahwa ketika predikat seorang duta yang adalah juga seorang isteri ya pastilah dia akan gunakan jalur ini untuk mensosialisasikan kepentingannya sebagai seorang duta. Tapi saya juga berpikir baik adanya dengan dasar pikiran saya bahwa semua tataran akan lebih memperhatikan issue dan masalah-masalah masyarakat yang muncul,” imbuhnya.
Jeffry menambahkan, yang menjadi pertanyaan apakah kalau duta itu bukan isteri seorang pejabat apakah dia bisa menggunakan jalur seperti ini, pastilah akan menuai banyak pikiran masyarakat dan oleh karena itu, sebaiknya Widya janganlah merangkap status sebagai ketua TIM PKK Propinsi dan Duta Stunting sehingga tugasnya hanya mendorong tugas suaminya sebagai pimpinan daerah.
“Kalau sebagai isteri dan sebagai duta pastilah fasilitas sebagai seorang isteri dan duta akan diperlukan overlay kan sama dengan melakukan kunjungan dan melibatkan OPD,” tukas Jeffry.
