Ia mengatakan tim BNPP mendapati masih adanya ruas-ruas jalan yang berupa tanah, tanah lumpur, dan tumpang tindih dalam fungsi dan statusnya. Ruas-ruas jalan tersebut perlu penanganan serius untuk ditangani teknis terkait.
“Sehingga diperlukan koreksi dan penyesuaian ruas-ruas jalan sesuai Surat Keputusan yang diturunkan dari SK Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten,” ujar Jeffry kepada porostimur.com, Jumat (1/7/2022).
Jeffry mengungkapkan updating SK Jalan Desa Strategis tersebut perlu dilakukan untuk memfasilitasi usulan pembangunan jalan non status agar dapat diusulkan dalam DAK Fisik Transdes.
Lebih lanjut, BNPP akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga mitra BNPP dan Pemda Nunukan untuk membahas hasil survei jalan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan.
“Sebagai tindaklanjut tracking dimaksud, segera pada kesempatan pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Mitra dan Pemerintah Daerah Nunukan di Jakarta,” pungkasnya. (Keket)
