Porostimur.com, Ternate — Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate belum juga terealisasi.
Kondisi ini memicu sorotan, terlebih di tengah gencarnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Ternate terhadap kewajiban pembayaran THR di sektor swasta.
Sementara itu, pembayaran THR hanya diberikan kepada PPPK paruh waktu, itupun sebesar setengah dari gaji.
Dinilai Cerminkan Lemahnya Tata Kelola
Akademisi Universitas Khairun Ternate, Muamil Sunan, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya konsistensi dan tata kelola keuangan di internal pemerintah daerah.
“Ini ironi yang sangat nyata. Pemerintah begitu tegas mengawasi sektor swasta agar patuh membayar THR sebelum Idulfitri, namun di internalnya sendiri justru gagal memenuhi kewajiban kepada ASN dan PPPK,” ujarnya.
Soroti Peran Sekda sebagai Ketua TAPD
Muamil secara khusus menyoroti peran Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, Sekda seharusnya memastikan hak-hak pegawai, termasuk THR, dapat dibayarkan tepat waktu.
“Sebagai Ketua TAPD, Sekda harusnya memastikan hak-hak pegawai bisa dibayarkan. Jika ini tidak terjadi, maka patut dipertanyakan kinerja dan pengawasannya,” tegasnya.
