Dalam laporannya, Kompas (21/2), melihat fenomena perbedaan koalisi antarprovinsi dan kabupaten/kota pada pasangan calon pemenang pilkada berpotensi mempengaruhi keselarasan peta penguasaan politik. Pertama, gubernur dan bupati/wali kota punya wewenang masing-masing. Jika mereka berasal dari partai berbeda, ada kemungkinan kebijakan yang diambil tak selalu sejalan, terutama dalam program pembangunan, anggaran, dan kebijakan strategis lain.
Kedua, gubernur memiliki kewenangan mengoordinasi jalannya pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya. Jika hubungan politik antara gubernur dan bupati/wali kota kurang baik, koordinasi dalam program pembangunan bisa terhambat. Boleh jadi hal ini juga berdampak pada proses alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.
Ketiga jika gubernur dan bupati/wali kota memiliki ambisi politik lebih tinggi, bisa terjadi persaingan yang berdampak pada efektivitas pemerintahan. Misalnya, gubernur bisa lebih memprioritaskan daerah yang kepala daerahnya berasal dari partai yang sama, sementara bupati dan wali kota bisa menunjukkan kinerjanya yang lebih baik untuk meningkatkan dukungan politiknya.
Dus, sadar atau tidak, instruksi Megawati memunculkan dia sebagai “presiden” juga, yang akan memerintah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Toh, para pejabat itu hanyalah petugas partai yang dikendalikan Megawati. Meskipun ada juga kepala daerah dari PDI-P yang ogah tunduk pada instruksi Megawati, mayoritas mematuhinya. Semua permasalahan ini bersumber dari lemahnya leadership Prabowo. Tidak sepatutnya ia membiarkan pemerintahannya diintervensi Jokowi, yang berujung pada intervensi Megawati.
