Timisela: Ramly Ibrahim Umasugi Masih Ketua Golkar Maluku

oleh -551 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – DPD I Partai Golkar Maluku masih sah dipimpin oleh Ramly Ibrahim Umasugi.

Hal ini dikatakan Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku James Timisela, Selasa (17/5/2022) di Ambon.

Timisela bilang, tidak ada kudeta di tubuh Partai Golkar Maluku, karena rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Maluku Subhan Pattimahu inkonstitusional atau illegal.

Menurut dia, rapat pleno tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 4, Pasal 29, tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Pleno.

“Rapat pleno tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Rapat pleno sesuai Juklak 4, Pasal 29, Ayat 1, menerangkan, bahwa rapat pleno harus dipimpin oleh Ketua DPD dan dihadiri seluruh pengurus daerah, serta ketua bidang, badan dan lembaga. Itu artinya, rapat pleno dikatakam sah, jika dipimpin oleh ketua. Jadi pleno yang dipimpin Subhan Pattimahu dengan yang lainnya inkonstitusional,” kata Timisela.

Baca Juga  Jarang Dipakai Selama Pandemi, Yuk Intip 5 Tips Menyimpan Sepatu Agar Tetap Awet!

“Secara internal DPD, ketua dan saya sebagai sekretaris, tidak mengetahui. Itu artinya rapat pleno tersebut inkonstitusional atau illegal,” imbuhnya.

Timisela menjelaskan, sesuai Juklak, rapat pleno dapat dilakukan tanpa kehadiran ketua, jika ketua sedang berhalangan. Namun dalam kasus ini, Ketua DPD I Golkar Maluku tidak pernah memberikan kewenangan kepada Subhan Pattimahu untuk memimpin atau melakukan rapat pleno.

“Jadi apa yang mereka lakukan, saya sebagai sekretaris juga tidak tahu. Jadi soal dia legitimate atau tidak, semua orang dapat memahami aturan partai, bahwa apa yang dilakukan itu illegal atau inkonstitusional,” jelasnya.

Timisela menambahkan, karena rapat pleno tersebut inkonstitusional, maka tiga poin yang dihasilkan oleh rapat pleno yang dipimpin Subhan Pattimahu juga tidak sah. Apalagi sampai mengkudeta Ramly Ibrahim Umasugi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku dan menujuk Dominggus Ayal sebagai Plh Ketua.

Baca Juga  Pilkada Serentak aman, Polda Maluku apresiasi dukungan semua pihak

“Jadi apapun yang diputuskan dalam pleno yang inkonstitusional, itu artinya dia juga inkonstitusional. Kalau forumnya konstitusional, baru hasilnya bisa diterima. Kalau tidak, itu ibarat buang garam di air laut,” ujarnya.

Terhadap pleno itu, lanjut Timisela, DPD I Partai Golkar Maluku telah melaporkan ke DPP Golkar. Tapi berdesarkan kewenangan DPD I, telah melakukan rapat pengurus harian terbatas, guna membahas apa yang dilakukan Subhan Pattimahu bersama kroni-kroninya.

Selanjutnya DPD juga telah membentuk tim investigasi, untuk melakukan investigasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Subhan Pattimahu bersama rekan-rekannya.

”Jadi kita dudukan aturan, agar berdasarkan PO 15 tentang Penegakan Disiplin. Maka mereka akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di Partai Golkar. Soal pecat dari keanggotaan, itu bukan domain DPD, tapi DPP. Namun DPD kalau dengan tim yang dibentuk melakukan investigasi, itu ada langkah-langkah yang bisa diambil DPD dan disampaikan ke DPP. Mereka bisa dinonaktifkan sebagai pengurus. Itu bisa dilakukan oleh DPD,” pungkasnya. (Red)