“Maka itu miris sekali dan melukai hati nurani dan rasionalitas publik, karena seolah kita semua dianggap “bodoh” tidak tau apa apa, oleh oknum-oknum para tokoh yang lainya, termasuk bupati,” kata Djamaludin.
“Jadi saya pikir DPRD Malra segera mengambil sikap politiknya untuk membentuk Pansus, terkait perlu atau tidaknya para raja atau tokoh adat kita memberikan gelar adat kepada sesorang, dengan syarat dan kriteria yang ketat, sehingga jangan ada kesan bahwa adat kita terlalu murah dan ada kesan hanya untuk diperjual belikan dan atau dipergunakan atau dimanfaatkan hanya di saat mau dan akan ada momentum politik saja. Tapi betul-betul gelar itu diberikan bagi siapa yang dianggap memiliki kelayakan dan kepantasan,” sambungnya.
Djamaluddin menambahkan, semestinya yang perlu dipikirkan bersama adalah menempatkan para raja di tempat yang terhormat dengan bebagai kepantasan yang terukur dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, sehingga tetap terjaga dan lestari kebesaran para raja atau tokoh adat itu.
“Jangan sehabis acara pulang naik ojek dan kehidupan keseharian mereka juga miris, hanya karena acara adat sudah selesai jadi merekapun sudah hilang kebesaran adatnya. Ini yang harus dipikirkan bersama. semoga pandangan ini sekedar menjadi bahan evalusi dan renungan kita bersama untuk perbaikan kedepan yang lebih baik. Tabe hormat imbesa Un Rat Loorsiu – Loorlim,” pungkasnya. (keket)
