“Digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem teknis, tetapi perubahan paradigma dan cara berpikir yang harus kita terapkan bersama untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pelayanan publik,” katanya.
Untuk meningkatkan kinerja digitalisasi daerah, pemerintah kabupaten akan fokus pada sejumlah langkah strategis, termasuk pelaksanaan High Level Meeting digitalisasi secara berkala, pelatihan literasi keuangan bagi stakeholder dan masyarakat, serta penguatan literasi digital di wilayah kepulauan.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah yang belum terjangkau serta pembangunan sistem smart city dan dashboard pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem kementerian.
Percepat Elektronifikasi Transaksi Daerah
Dalam mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Bupati menguraikan beberapa strategi penting yang akan dijalankan.
Di antaranya peningkatan volume transaksi pajak secara elektronik, perluasan kanal pembayaran digital, serta percepatan penerapan sistem keuangan berbasis digital seperti Kartu Keterangan Induk (KKI) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online.
“Seluruh langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Halmahera Selatan,” pungkasnya. (Amirudin Irsad)
