Karena itu, kolaborasi perencanaan dan penganggaran antara provinsi dan kabupaten/kota semestinya diarahkan ke sini. Bukan menggelontorkan anggaran demi membuka jalur baru yang urgensinya sendiri belum jelas—apalagi jika berpotensi hanya melayani kepentingan segelintir oligarki.
Pembangunan untuk Rakyat, atau untuk Kepentingan Oligarki?
Pertanyaan paling mendasar adalah: Trans Kieraha dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, atau memfasilitasi kepentingan pihak tertentu?
Jika lima pusat konektivitas strategis tadi kita dahulukan, otomatis akses masyarakat kecil pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan terbuka. Kecemasan terhadap kesenjangan—seperti yang dikhawatirkan Mokhtar Adam—justru akan terjawab tanpa harus memaksakan proyek berskala besar yang belum tentu relevan.
Jangan Menyederhanakan Konsep Hijrah
Dalam tulisannya, Saudara Mokhtar Adam mengaitkan Trans Kieraha dengan konsep hijrah dalam Islam, seolah pembangunan ini bernilai teologis. Saya harus mengatakan: ini keliru dan berlebihan. Hijrah adalah konsep religius yang maknanya luas, sakral, dan tidak pantas direduksi menjadi legitimasi bagi proyek pembangunan.
Hijrah adalah gerak dari kegelapan menuju pencerahan, dari ketertinggalan menuju kemajuan peradaban manusia. Ia bukan sekadar memindahkan orang, apalagi hanya memindahkan kemiskinan dalam pusaran ekonomi ekstraktif. Jangan karena kepentingan tertentu, lalu konsep ilahiyah menjadi tameng untuk membenarkan kebijakan yang masih penuh tanda tanya.
