Oleh: Dr. Said Assagaf, Pewerhati Kebijakan Publik
Diskusi di Café Sabeba bertajuk “Pembangunan Maluku Utara Untuk Siapa?” membuka banyak pintu pemikiran tentang arah pembangunan di daerah ini. Para akademisi, politisi, aktivis, hingga mantan birokrat hadir dengan pandangan yang tajam. Hampir semuanya—secara serempak—menganggap rencana pembangunan Trans Kieraha dalam APBD 2026 bukanlah prioritas. Hanya satu yang berbeda suara, yakni Saudara Mokhtar Adam, yang melihat proyek ini sebagai kebutuhan mendesak dan relevan bagi konektivitas daerah.
Saya ingin menegaskan, konektivitas memang penting. Ia membuka isolasi, memperluas arus ekonomi, dan memberi ruang pemerataan pembangunan. Tetapi “penting” bukan berarti “paling prioritas”, terlebih ketika kemampuan fiskal kita sedang tertekan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Di tengah kondisi seperti ini, yang dibutuhkan justru penentuan urutan prioritas secara rasional.
Ada yang Lebih Mendesak dari Trans Kieraha
Maluku Utara masih menyimpan lima kawasan konektivitas inti yang hingga kini belum terhubung secara optimal:
- Halmahera Utara – Morotai
- Pulau Sula – Taliabu – Falabisahaya
- Halmahera Selatan – Bacan – Obi – Gane
- Halmahera Timur – Halmahera Tengah
- Halmahera Barat – Ternate – Tidore – Sofifi – Sidangoli
Inilah wilayah strategis yang memerlukan perhatian segera, sebab konektivitas di kawasan ini menyangkut jalur darat, laut, dan udara yang menentukan simpul pertumbuhan ekonomi baru. Ketika lima pusat ini diprioritaskan, maka mobilitas sosial-ekonomi akan bergerak lebih luas, termasuk membuka keterisolasian penduduk di pulau-pulau kecil.
