“Kita harus tetap melanjutkan tradisi pers yang taat konstitusi dan kode etik meski tantangan amat besar,”kata mantan Ketua Umum PWI, Margiono, suatu hari dalam sebuah diskusi. Tidak lama setelah dia terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat priode kedua (2013-2018). Dalam diskusi itu saya memaparkan data jumlah masyarakat yang terhubung internet. Waktu itu sekitar 150 juta. Data terbaru 200 juta. Masyarakat kini selektif membaca berita hanya yang disukai meski belum tentu dibutuhkan. Mereka menyukai berita sensasional, yang lebih banyak tidak mematuhi kode etik jurnalistik.
Sebagian lagi dari mereka mengambil alih pekerjaan wartawan dengan membuat berita sendiri dan menyebarkannya di media sosial. Jelas, tidak semua memenuhi standard berita sesuai kaidah jurnalisme. Berita seperti itu pasti merugikan publik. Margiono, yang juga anggota Dewan Pers, memandang fenomena tersebut justru sebagai momen bagi wartawan mengembalikan marwah pers. Wartawan harus semakin meningkatkan fungsi control, termasuk melindungi publik dari pengaruh buruk media sosial dengan menaati aturan dan kode etik.
“Itu faktor pembeda dan menjadi selling point-nya,” kata pemilik grup media “Rakyat Merdeka” itu. Margiono wafat 1 Februari lalu. Niscaya almarhum akan tersenyum di alam sana kalau saja menyaksikan kekompakan pers saat ini menghadapi ulah sebagian elit politik yang merongrong konstitusi negara demi melanggengkan kekuasaan. Memaksakan kehendak untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan Presiden RI dengan berbagai alasan yang mengada ada.
